Prinsip Hak dan Kewajiban Dalam Bisnis

Pada bulan April 2000, para eksekutif Microsoft, perusahaan perangkat lunak terbesar di dunia, dihadapkan pada sekelompok pemegang saham yang merasa prihatin dengan operasi perusahaan di Cina dan meminta para pemegang saham lainnya untuk mendesak Microsoft agar lebih menghormati hak-hak asasi manusia. Pada tahun 1999, U.S. State Departement melaporkan bahwa catatan HAM Cina semakin memburuk pada tahun 1988 dan bahwa pemerintah terus menekan hak pekerja dan tenaga kerja paksa tetap menjadi masalah. Sebelumnya, pada tahun 1994, Kementerian Tenaga Kerja Cina mengeluarkan Peraturan Penanganan Tenaga Kerja di Perusahaan Asing yang mencakup sejumlah hak. Peraturanperaturan ini mengakui hak pekerja untuk melakukan tawar menawar secara kolektif, tapi hanya melalui serikat pekerja yang pembentukannya disetujui oleh pemerintah Cina. Jika lebih dari separuh pemegang saham yang mendukungnya, maka perusahaan wajib menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia berikut ini: 

1. Tidak ada barang atau produk dari fasilitas perusahaan atau pemasok yang dihasilkan dengan menggunakan tenaga kerja terikat, tenaga kerja paksa di kampong penjara, atau sebagai bagian dari program pembentukan kembali atau pendidikan kembali melalui kerja. 
2. Fasilitas dan pemasok wajib memberikan upah yang mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar para pekerja, dan juga jam kerja yang adil dan layak. 
3. Fasilitas dan pemasok berkewajiban melarang penggunaan hukuman badan serta perlakuan kasar secara fisik, verbal, ataupun pelecehan seksual terhadap pekerja. 
4. Fasilitas dan pemasok boleh menggunakan metode yang tidak berpengaruh negative terhadap keamanan kerja dan kesehatan para pekerja. 
5. Fasilitas dan pemasok tidak boleh meminta bantuan polisi atau militer untuk mencegah pekerja melakukan hak-hak mereka. 

      Konsep Hak 

 Secara umum, hak adalah klaim atau kepemilikan individu atau sesuatu. Seseorang dikatakan memiliki hak jika dia memiliki klaim untuk melakukan tindakan dalam suatu cara tertentu atau jika orang lain berkewajiban melakukan tindakan dalam suatu cara tertentu kepadanya. Hak juga berasal dari sistem standar moral yang tidak bergantung pada sistem hokum tertentu. Hak untuk bekerja, misalnya, tidak dijamin dalam Konstitusi Amerika, namun banyak yang menyatakan bahwa ini adalah hak yang dimiliki oleh semua manusia.

 Hak merupakan sebuah sarana atau cara yang penting dan bertujuan agar memungkinkan Individu untuk memilih dengan bebas apa pun kepentingan atau aktivitas mereka dan melindungi pilihan-pilihan mereka.

Hak Negatif dan Positif

 Sejumlah hak yang disebut hak negative dapat digambarkan dari fakta bahwa hak-hak yang termasuk di dalamnya dapat didefinisikan sepenuhnya dalam kaitannya dengan kewajiban orang lain untuk tidak ikut campur dalam aktivitas-aktivitas tertentu dari orang yang memiliki hak tersebut.

Contohnya, jika saya memiliki hak privasi, ini berarti semua orang, termasuk atasan saya, berkewajiban tidak ikut campur dalam urusan atau aktivitas-aktivitas pribadi saya.

 Sebaliknya, hak positif tidak hanya memberikan kewajiban negative, namun juga mengimplikasikan bahwa pihak lain (tidak selalu jelas siapa mereka) memiliki kewajiban positif pada si pemilik hak untuk memberikan apa yang dia perlukan untuk dengan bebas mencari atau mengejar kepentingan-kepentingannya. Contohnya, jika saya punya hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, maka ini tidak hanya berarti orang lain tidak boleh ikut campur namun juga berarti jika saya tidak bisa memperoleh penghasilan yang layak, maka harus ada pihak lain (mungkin pemerintah) yang wajib memberikan pekerjaan dengan penghasilan yang layak.

Hak dan Kewajiban Kontraktual

 Hak dan Kewajiban kontraktual (kadang disebut juga hak dan kewajiban khusus atau tugas khusus) adalah hak terbatas dan kewajiban korelatif yang muncul saat seseorang membuat perjanjian dengan orang lain. Contohnya, jika saya setuju untuk melakukan sesuatu bagi Anda, maka Anda berhak atas apa yang saya lakukan: Anda memperoleh hak kontraktual atas apapun yang saya janjikan, dan saya memiliki kewajiban kontraktual untuk melaksanakan sesuatu seperti yang saya janjikan. 

 Aturan-aturan etis apa yang membatasi perjanjian kontrak? Sistem peraturan yang mendasari hak dan kewajiban kontraktual secara umum diinterpretasikan mencakup sejumlah batasan moral:

1. Kedua belah pihak dalam kontrak harus memahami sepenuhnya sifat dari perjanjian yang mereka buat.

2. Kedua belah pihak dilarang mengubah fakta paerjanjian kontraktual dengan sengaja.

3. Kedua belah pihak dalam kontrak tidak boleh menandatangani perjanjian karena paksaan atau ancaman.

4. Perjanjian kontrak tidak boleh mewajibkan kedua belah pihak untuk melakukan tindakan-tindakan yang amoral.