HUKUM KETENAGAKERJAAN

• HUBUNGAN KERJA PERJANJIAN KERJA
• PERATURAN PERUSAHAAN
• PERJANJIAN KERJA BERSAMA
• PERATURAN PER-UU-AN
• PERJANJIAN KERJA

Pasal 1.14 UU no. 13/2003

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

KUHPerdata psl. 1601a

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain, majikan, selama suatu waktu tertentu dengan menerima upah.
PERJANJIAN KERJA

Pasal 1601a KUHPerdt.

Unsur-unsur:
* Pekerja melakukan pekerjaan,
* Pengusaha membayar upah,
– Bekerja pada pihak lain,
» Suatu waktu tertentu

Pekerja melakukan pekerjaan
       = bersifat pribadi
= suatu prestasi bagi pengusaha.

Pengusaha membayar upah
 Imbalan jasa bagi pekerja
 Upah sebagai unsur utama perjanjian kerja,
 Prinsip “no work no pay”

Bekerja pada pihak lain
 Di bawah perintah pengusaha
 unsur kewenangan

PERJANJIAN KERJA

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pasal 56 ayat 2, UU no. 13/2003 diadakan

 Jangka waktu
 Selesainya suatu pekerjaan tertentu
 Hanya dapat dibuat untuk pekerjaan, yang
 Sekali selesai/bersifat sementara
 Selesai paling lama 3 tahun
 Bersifat musiman
 Berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, produk tambahan dalam percobaan.

perpanjangan - pembaruan

 Perpanjangan:
 Dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Perpanjangan didahului pemberitahuan 7 hari sebelumnya.

 Pembaruan:
 Setelah berakhirnya PKWT yang lama, pembaruan hanya 1 kali paling lama 2 tahun. Pembaruan dilakukan 30 hari setelah berakhirnya PKWT.
PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU

• dapat mensyaratkan masa percobaan 3 bulan


• dalam masa percobaan pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum.



 Perjanjian kerja berakhir jika:

 Pekerja meninggal dunia
 Berakhirnya jangka waktu perj. Kerja
 Putusan pengadilan/putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial
 Adanya keadaan/kejadian tertentu yang tercantum dlm Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama.
PEKERJA ANAK

 Pengusaha dilarang mempekerjakan anak

 Pengecualian:

 Anak berusia 13 – 15 tahun



 Syarat  mempekerjakan pekerja anak;

 Izin tertulis orang tua
 Perjanjian kerja antara pengusaha – orang tua/wali
 Waktu kerja maksimum 3 jam
 Bekerja pada siang hari
 Tidak mengganggu waktu sekolah
 Memperhatikan keselamatan - kesehatan kerja
 Hubungan kerja yang jelas
 Upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pekerja Perempuan
Persyaratan untuk bekerja
pukul 23.00 – 07.00

* Pekerja perempuan di bawah 18 th dilarang bekerja,
* Dilarang mempekerjakan perempuan hamil, membahayakan kesehatan, keselamatan, kandungan dan dirinya,
* Menyediakan makanan dan minuman bergizi,
* Menjaga kesusilaan dan keamanan tempat kerja,
* Angkutan antar jemput.

 Ketentuan mengenai waktu istirahat pekerja perempuan.

 Pekerja perempuan yang dalam masa haid merasa sakit dan memberitahukan pada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua masa haid.
 Berhak memperoleh istirahat 1,5 bln sebelum dan 1,5 setelah melahirkan
 Perempuan yang mengalami keguguran 1,5 bln setelah keguguran.
 Berhak menyusui anaknya selama jam kerja.

OUTSOURCING


Perjanjian pemborongan pekerjaan
• Syarat-syarat:

– Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama
– Perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi kerja
– Merupakan kegiatan penunjang
– Tidak menghambat proses produksi secara langsung.
Syarat-syarat lain:

* Perusahaan penerima pekerjaan harus berbentuk badan hukum,

* Perlindungan kerja/syarat-syarat kerja perusahaan penerima dan pemberi pekerjaan sekurang-kurangnya sama  atau sesuai dengan perat.per-uu-an


 Hubungan kerja perusahaan penerima pekerjaan dengan pekerja dapat dlm bentuk PKWTT atau PKWT.

 Jika tidak memenuhi ayat 2 dan 3 psl. 65 UU no 13/2003 maka demi hukum status  hubungan kerja dengan prsh penerima beralih ke persh. Pemberi pekerjaan.

Penyediaan Jasa Pekerja

• = Bentuk usaha –

• - Badan Hukum

• - Izin instansi Ketenagakerjaan


 Pekerjaan:


 Tidak melaksanakan kegiatan pokok


 Melaksanakan kegiatan jasa penunjang



 Syarat-syarat :

 Hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan peyedia jasa,
 PKWT atau PKWTT
 Perlindungan upah, kesejahteraan, syarat kerja, perselisihan menjadi tanggung jawab penyedia jasa,
 Perjanjian antara persh pengguna jasa dan persh penyedia jasa.
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
 Undang-Undang no. 39 tahun 2004, tentang  Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

 Pelaksana penempatan TKI di luar negeri terdiri dari:

 a. Pemerintah; dan
b. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja swasta
 (PPTKI)

• Penempatan TKI di luar negeri oleh Pemerintah hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negera Pengguna TKI

• atau

• pengguna berbadan hukum di negara tujuan.

• PPTKI  berbentuk badan hukum perseroan terbatas.(PT)..

• Tata Cara Penempatan TKI di luar negeri sbb:

• Penempatan TKI hanya dapat dilakukan di negera tujuan yang telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah RI atau negara tujuan tsb. mempunyai perat.perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing,

• Penempatan TKI diarahkan pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, ketrampilan, bakat, minat dan kemampuan,




• Dilarang menempatkan calon TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan,

• Hubungan kerja antara Pengguna dan TKI terjadi setelah perjanjian kerja disepakati dan ditandatangani oleh para pihak.

• Perjanjian kerja ditandatangani oleh TKI sebelum keberangkatan.

PERATURAN PERUSAHAAN
 Disusun oleh pengusaha sendiri.

 Para pekerja tidak terlibat dalam pembuatan peraturan perusahaan.

 Wajib dibuat dalam perusahaan yang mempekerjakan 10 pekerja atau lebih.

Masa berlaku 2 tahun

 Isi : hak dan kewajiban pengusaha-pekerja
       syarat-syarat kerja
       tata tertib perusahaan
       jangka waktu berlaku
PERJANJIAN KERJA BERSAMA
• Para pihak:


• Serikat Pekerja/Serikat Buruh
• Beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh

– Pengusaha
– Beberapa Pengusaha
– Perkumpulan Pengusaha

SERIKAT PEKERJA
• Syarat-syarat mewakili para pekerja dalam pembuatan PKB:

– Terdaftar di Dep. Tenaga Kerja
– Memiliki anggota lebih dari 50 o/o dari jumlah pekerja
– Jika ada beberapa serikat pekerja dalam perusahaan tetapi tidak memenuhi jumlah 50 o/o tsb maka diadakan koalisi antara beberapa serikat pekerja.

PENGUSAHA

 Pengusaha

 Beberapa pengusaha dari perusahaan sejenis.

 Organisasi pengusaha
ISI
PERJANJIAN KERJA BERSAMA


 Syarat-syarat kerja


 Tata tertib perusahaan
FUNGSI
PERJANJIAN KERJA BERSAMA

 Menciptakan


 Ketenangan kerja bagi pekerja


 Ketenangan usaha bagi pengusaha
PERJANJIAN KERJA BERSAMA
SUMBER HUKUM


       Ketentuan dalam Perjanjian Kerja
            tidak boleh betentangan
                dengan
                    ketentuan dalam PKB




 Akibat Hukum:

    Jika ketentuan perjanjian kerja  bertentangan
       dengan ketentuan PKB maka:

     ketentuan Perjanjian Kerja batal demi hukum
     dan ketentuan PKB berlaku bagi Perjanjian Kerja tersebut.
     



 Jika hal-hal yang diatur dalam PKB
    tidak diatur dalam Perjanjian Kerja

    maka,

    ketentuan PKB berlaku otomatis bagi perjanjian kerja tsb.

KLASIFIKASI SIFAT KETENTUAN
PERJANJIAN KERJA BERSAMA

Sifat obligatoire

        sifat normatif

                sifat diagonal
MOGOK KERJA


Mogok kerja sah, jika:

 7 (tujuh) hari sebelum mogok kerja memberitahukan pada pengusaha dan instansi ketenagakerjaan,

 Pemberitahuan menyangkut (minimal):

- waktu mulai dan berakhirnya pemogokan,
- tempat mogok kerja
- alasan pemogokan
- tanda tangan ketua dan sekretaris SP sebagai penanggung  jawab.

Larangan bagi pengusaha dalam pemogokan yang sah

– mengganti pekerja yang mogok dengan   pekerja dari luar perusahaan.

– memberikan sanksi atau tindakan balasan  pada pekerja atau pengurus serikat pekerja selama atau sesudah mogok kerja
Upaya instansi ketenagakerjaan

 Mempertemukan dan merundingkan penyelesaian permasalahan dengan  para pihak yang berselisih.

 Jika tercapai kesepakatan maka dibuat Perjanjian Bersama.

 Jika tidak tercapai kesepakatan maka diserahkan pada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Mogok kerja tidak sah
 Tidak memenuhi ketentuan psl. 140 ayat 1-2 UU no. 13/2003

 Dikualifikasi sebagai mangkir

 Pemanggilan untuk kembali bekerja dilakukan 2 kali berturut-turut secara patut dan tertulis dalam tenggang waktu 7 hari

 Pekerja yang tidak memenuhi panggilan dianggap mengundurkan diri
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Perselisihan Hubungan Industrial

karena

perbedaan pendapat

menimbulkan

Pertentangan

Pengusaha – Pekerja
Pengusaha – Serikat Pekrja
Serikat Pekerja – Serikat Pekerja

Jenis perselisihan

• Perselisihan hak

• Perselisihan kepentingan

• Perselisihan pemutusan hubungan kerja

• Perselisihan antar serikat pekerja dalam
satu perusahaan.


 Perselisihan hak  tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran mengenai perat-per-uu-an, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKB.


 Perselisihan kepentingan  tidak adanya kesatuan pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja.



 Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja  tidak adanya persesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.


 Perselisihan antar Serikat Pekerja  karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban serikat pekerja.
Proses
Penyelesaian Perselisihan  Hubungan Industrial
           Pekerja                        Pengusaha
                                      Serikat Pekerja                   Pengusaha                                                                                   Serikat Pekerja                Serikat Pekerja
                                 

                                                          Bipartit

                                                                                    Disnaker

                                            Konsiliasi               Arbitrase

                                                          Mediasi


Pengadilan Hubungan Industrial

 Konsiliasi
– Perselisihan kepentingan
– Perselisihan PHK
– Perselisihan antar Serikat Pekerja

Arbitrase
Perselisihan Kepentingan
Perselisihan antar Serikat Pekerja

Mediasi
Perselisihan Hak
Perselisihan Kepentingan
Perselisihan PHK
Perselisihan antar Serikat Pekerja
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
 Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

 Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak
 Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan
 Di tingkat pertama mengenai perselisihan PHK
 Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antara SP
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

 PHK demi hukum

 PHK atas dasar kesepakatan pekerja – pengusaha

 PHK sepihak

 PHK karena keputusan pengadilan