Kasus Etika dalam Bisnis

Kita telah melihat beberapa argument yang mencoba mempertahankan bahwa etika hendaknya tidak diterapakan dalam bisnis dan ternyata mereka semua menginginkannya. Apakah ada yang dapat dikatakan untuk pendapat yang sebaliknya bahwa etika hendaknya diterapkan dalam bisnis? Salah satu cara berpendapat bahwa etika seharusnya diterapkan dalam bisnis dengan menunjukkan bahwa etika mengatur semua aktivitasmanusia yang disengaja; dank arena bisnis merupakan aktifitas manusia yang disengaja, etika hendaknya juga berperan dalam bisnis.

  Argumen lain untuk pandangan bahwa etika hendaknya menjadi bagian dari bisnis menunjukkan bahwa aktivitas bisnis, seperti aktivitas manusia lainnya, tidak dapat eksis kecuali orang yang terlibat dalam bisnis dan komunitas sekitarnya taat terhadap standar minimal etika.   Cara persuasif lain berpendapat bahwa etika hendaknya diterapkan dalam bisnis adalah dengan menunjukkan bahwa pertimbangan etika konsisten dengan tujuan bisnis, khususnya dengan pencarian keuntungan.



  Ada banyak kesulitan dalam upaya memelajari perusahaan yang etis lebih menguntungkan daripada perusahaan yang tidak etis. Ada banyak cara yang berbeda mendefinisikan etis,banyak cara yang berbeda mengukur keuntungan, banyak cara yang berbeda untuk memutuskan tindakan siapa yang dianggap tindakan perusahaan, banyak factor yang berbeda yang memengaruhi keuntungan perusahaan, dan banyak dimensi yang berbeda yang dapat diperbandingkan dalam perusahaan. Disamping kesulitan-kesulitan tersebut, beberapa studi telah meneliti apakah profitabilitas berkorelasi dengan perilaku etis, hasilnya berkombinasi.

 Apakah ada alasan lain untuk berpikir bahwa etika hendaknya diterapkan dalam bisnis? Coba pertimbangan argumen yang didasarkan pada dilema seorang tahanan. Dilema sang napi merupakan situasi di mana dua pihak masing-masing dihadapkan pada sebuah pilihan diantara dua opsi: Bekerja sama dengan pihak lain atau tidak. Jika kedua belah pihak bekerja sama, mereka akan mendapatkan keuntungan. Cerita yang dinamakan dilema tahanan ini merupakan ilustrasi yang bagus tentang dilema.

CONTOH PELANGGARAN ETIKA BISNIS 

Pelanggaran etika bisnis terhadap hukum  Sebuah perusahaan X karena kondisi perusahaan yang pailit akhirnya memutuskan untuk Melakukan PHK kepada karyawannya. Namun dalam melakukan PHK itu, perusahaan sama sekali tidak memberikan pesongan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam kasus ini perusahaan x dapat dikatakan melanggar prinsip kepatuhan terhadap hukum.

 Pelanggaran etika bisnis terhadap transparansi  Sebuah Yayasan X menyelenggarakan pendidikan setingkat SMA. Pada tahun ajaran baru sekolah mengenakan biaya sebesar Rp 500.000,- kepada setiap siswa baru. Pungutan sekolah ini sama sekali tidak diinformasikan kepada mereka saat akan mendaftar, sehingga setelah diterima mau tidak mau mereka harus membayar. Disamping itu tidak ada informasi maupun penjelasan resmi tentang penggunaan uang itu kepada wali murid. Setelah didesak oleh banyak pihak, Yayasan baru memberikan informasi bahwa uang itu dipergunakan untuk pembelian seragama guru. Dalam kasus ini, pihak Yayasan dan sekolah dapat dikategorikan melanggar prinsip transparansi

Pelanggaran etika bisnis terhadap akuntabilitas  Sebuah RS Swasta melalui pihak Pengurus mengumumkan kepada seluruh karyawan yang akan mendaftar PNS secara otomotais dinyatakan mengundurkan diri. A sebagai salah seorang karyawan di RS Swasta itu mengabaikan pengumuman dari pihak pengurus karena menurut pendapatnya ia diangkat oleh Pengelola dalam hal ini direktur, sehingga segala hak dan kewajiban dia berhubungan dengan Pengelola bukan Pengurus. Pihak Pengelola sendiri tidak memberikan surat edaran resmi mengenai kebijakan tersebut. Karena sikapnya itu, A akhirnya dinyatakan mengundurkan diri. Dari kasus ini RS Swasta itu dapat dikatakan melanggar prinsip akuntabilitas karena tidak ada kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban antara Pengelola dan Pengurus Rumah Sakit

Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip pertanggungjawaban  Sebuah perusahaan PJTKI di Jogja melakukan rekrutmen untuk tenaga baby sitter. Dalam pengumuman dan perjanjian dinyatakan bahwa perusahaan berjanji akan mengirimkan calon TKI setelah 2 bulan mengikuti training dijanjikan akan dikirim ke negara-negara tujuan. Bahkan perusahaan tersebut menjanjikan bahwa segala biaya yang dikeluarkan pelamar akan dikembalikan jika mereka tidak jadi berangkat ke negara tujuan. B yang terarik dengan tawaran tersebut langsung mendaftar dan mengeluarkan biaya sebanyak Rp 7 juta untuk ongkos administrasi dan pengurusan visa dan paspor. Namun setelah 2 bulan training, B tak kunjung diberangkatkan, bahkan hingga satu tahun tidak ada kejelasan. Ketika dikonfirmasi, perusahaan PJTKI itu selalu berkilah ada penundaan, begitu seterusnya. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa Perusahaan PJTKI tersebut telah melanggar prinsip pertanggungjawaban dengan mengabaikan hak-hak B sebagai calon TKI yang seharusnya diberangnka ke negara tujuan untuk bekerja.

 Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kewajaran  Sebuah perusahaan property ternama di Yogjakarta tidak memberikan surat ijin membangun rumah dari developer kepada dua orang konsumennya di kawasan kavling perumahan milik perusahaan tersebut. Konsumen pertama sudah memenuhi kewajibannya membayar harga tanah sesuai kesepakatan dan biaya administrasi lainnya.

Sementara konsumen kedua masih mempunyai kewajiban membayar kelebihan tanah, karena setiap kali akan membayar pihak developer selalu menolak dengan alasan belum ada ijin dari pusat perusahaan (pusatnya di Jakarta). Yang aneh adalah di kawasan kavling itu hanya dua orang ini yang belum mengantongi izin pembangunan rumah, sementara 30 konsumen lainnya sudah diberi izin dan rumah mereka sudah dibangun semuannya. Alasan yang dikemukakan perusahaan itu adalah ingin memberikan pelajaran kepada dua konsumen tadi karena dua orang ini telah memprovokasi konsumen lainnya untuk melakukan penuntutan segera pemberian izin pembangunan rumah. Dari kasus ini perusahaan property tersebut telah melanggar prinsip kewajaran (fairness) karena tidak memenuhi hakhak stakeholder (konsumen) Dengan alas an yang tidak masuk akal.

Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran  Sebuah perusahaan pengembang di Sleman membuat kesepakatan dengan sebuah perusahaan kontraktor untuk membangun sebuah perumahan. Sesuai dengan kesepakatan pihak pengembang memberikan spesifikasi bangunan kepada kontraktor. Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan kontraktor melakukan penurunan kualitas spesifikasi bangunan tanpa sepengetahuan perusahaan pengembang. Selang beberapa bulan kondisi bangunan sudah mengalami kerusakan serius. Dalam kasus ini pihak perusahaan kontraktor dapat dikatakan telah melanggar prinsip kejujuran karena tidak memenuhi spesifikasi bangunan yang telah disepakati bersama dengan perusahaan pengembang

 Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip empati  Seorang nasabah, sebut saja X, dari perusahaan pembiayaan terlambat membayar angsuran mobil sesuai tanggal jatuh tempo karena anaknya sakit parah. X sudah memberitahukan kepada pihak perusahaan tentang keterlambatannya membayar angsuran, namun tidak mendapatkan respon dari perusahaan. Beberapa minggu setelah jatuh tempo pihak perusahaan langsung mendatangi X untuk menagih angsuran dan mengancam akan mengambil mobil yang masih diangsur itu. Pihak perusahaan menagih dengan cara yang tidak sopan dan melakukan tekanan psikologis kepada nasabah. Dalam kasus ini kita dapat mengakategorikan pihak perusahaan telah melakukan pelanggaran prinsip empati pada nasabah karena sebenarnya pihak perusahaan dapat memberikan peringatan kepada nasabah itu dengan cara yang bijak dan tepat.

1.3 Tanggung Jawab dan Kesalahan Moral

  Mulai sekarang,diskusi kita berfokus pada penilaian tentang benar dan salah dan tentang baik dan jahat. Penalaran moral, dengan demikian, kadang diarahkan kepada jenis penilaianyang berkaitan namun berbeda: menentukan apakah seseorang bertanggung jawab atau dapat disalahkan karena melakukan sesuatu yang salah atau merugikan orang lain. Penilaian tentang tanggung jawab moral seseorang atau kerugian yang ditimbulkannya merupakan penilaian tentang sejauh mana seseoarang pantas disalahkan atau dihukum, atau harus membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Misalnya, jika seorang majikan dengan sengaja merugikan kesehatan karyawannya, kita akan menilai majikan itu bertanggung jawab secara moral terhadap mereka yang dirugikan. Kita dapat mengatakan bahwa majikan disalahkan karena kerugian itu dan mungkin pantas mendapatkan hukuman dan memberikan kompensasi kepada korban.

Tanggung Jawab Korporasi  Di dalam  korporasi modern, tanggung jawab atas tindakan korporasi sering didistribusikan kepada sejumlah pihak yang bekerja sama. Misalnya, sebuah tim manajer mendesain sebuah mobil, tim lain mengujinya, dan tim ketiga membuatnya, satu orang member perintah, member saranatau memastikan sesuatu, yang lainnya melaksanakan perintah, saran dan kepastian tersebut satu kelompok membohongi pembeli dan kelompok lainnya tahu namun diam-diam menikmati keuntungannya, satu orang menunjukkan caranya dan orang yang lain melaksanakannya, satu kelompok melakukan kesalahan dan kelompok lainnya menyembunyikan kesalahan itu. Variasi kerja sama itu tanpa ujung.

 Tanggung Jawab Bawahan   Dalam sebuah korporasi, karyawan sering bertindak berdasarkan perintah atasan mereka. Korporasi biasanya memiliki struktur otoritas hierarkis di mana perintah dan arahan berlangsung dari struktur yang lebih tinggi ke beragam agen pada level yang lebih rendah. Seorang wakil direktur mengatakan kepada beberapa manajer madya bahwa mereka  harus mencapai tujuan produksi tertentu dan para manajer menengah berusaha untuk mencapainya. Siapakah yang secara moral bertanggung jawab ketika seorang atasan memerintahkan bawahannya untuk melaksanakan tindakan yang mereka ketahui salah?

  Orang berpendapat bahwa ketika seorang bawahan bertindak sesuai dengan perintah atasannya yang sah, dia dibebaskan dari tanggung jawab atas tindakan yang keliru, bahkan jika bawahan adalah agen yang melakukannya. Misalnya, para manajer pabrik semikonduktor nasional memerintahkan karyawannya untuk menulis laporan pemerintah yang secara bohong menyatakan bahwa komponen komputer tertentu yang dijual kepada pemerintah menjalani uji kelayakan.  Pentingnya Etika dalam Dunia Bisnis  Perubahan perdagangan dunia menuntut segera dibenahinya etika bisnis agar tatanan ekonomi dunia semakin membaik. Langkah apa yang harus ditempuh?. Didalam bisnis  tidak jarang berlaku konsep tujuan menghalalkan segala cara.

Bahkan tindakan yang berbau kriminal pun ditempuh demi pencapaian suatu tujuan. Kalau sudah demikian, pengusaha yang menjadi pengerak motor perekonomian akan berubah menjadi binatang ekonomi.  Terjadinya perbuatan tercela dalam dunia bisnis tampaknya tidak menampakan kecenderungan tetapi sebaliknya, makin hari semakin meningkat. Tindakan mark up, ingkar janji, tidak mengindahkan kepentingan masyarakat, tidak memperhatikan sumber daya alam maupun tindakan kolusi dan suap merupakan  segelintir contoh pengabaian para pengusaha terhadap etika bisnis.   Sebagai bagian dari masyarakat, tentu bisnis tunduk pada norma-norma yang ada pada masyarakat. Tata hubungan bisnis  dan masyarakat yang tidak bisa dipisahkan itu membawa serta etika-etika tertentu dalam kegiatan bisnisnya, baik etika itu antara sesama pelaku bisnis maupun etika bisnis terhadap masyarakat dalam hubungan langsung maupun tidak langsung.

Dengan memetakan pola hubungan dalam bisnis seperti itu dapat dilihat bahwa prinsip-prinsip etika bisnis terwujud dalam satu pola hubungan yang bersifat interaktif. Hubungan ini tidak hanya dalam satu negara, tetapi meliputi berbagai negara yang terintegrasi dalam hubungan perdagangan dunia yang nuansanya kini telah berubah. Perubahan nuansa perkembangan dunia itu menuntut segera dibenahinya etika bisnis. Pasalnya, kondisi hukum yang melingkupi dunia usaha terlalu jauh tertinggal dari pertumbuhan serta perkembangan dibidang ekonomi.  Jalinan hubungan usaha dengan pihak-pihak lain yang terkait begitu kompleks.

Akibatnya, ketika dunia usaha melaju pesat, ada pihak-pihak yang tertinggal dan dirugikan, karena peranti hukum dan aturan main dunia usaha belum mendapatkan perhatian yang seimbang.  Salah satu contoh yang selanjutnya menjadi masalah bagi pemerintah dan dunia usaha adalah masih adanya pelanggaran terhadap upah buruh. Hal lni menyebabkan beberapa produk nasional terkena batasan di pasar internasional. Contoh lain adalah produk-produk hasil hutan yang mendapat protes keras karena pengusaha Indonesia dinilai tidak memperhatikan kelangsungan sumber alam yang sangat berharga. Perilaku etik penting diperlukan untuk mencapai sukses jangka panjang dalam sebuah bisnis. Pentingnya etika bisnis tersebut berlaku untuk kedua perspektif, baik lingkup makro maupun mikro, yang akan dijelaskan sebagai berikut: